Kamis, 14 April 2016

Sejarah Desa



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)


KEPALA DESA CITAMIANG TAHUN ANGGARAN 2015



BAB I


PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2015 disusun dengan berdasarkan pada :

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.


Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



8.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta sampai dengan tahun 2015



9.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Rencana Umum Tata Rang Kota Maniis sampai dengan tahun 2015





10.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pemungutan Pendaptan Asli Daerah



11.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa



12.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Rakyat



13.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah



14.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Purwakarta



15.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan pendidikan



16.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025



17


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah



18.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



19.


Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



20.


Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70A Tahun 2015, Tentang Desa Berbudaya



21.


Peraturan Daerah kabupaten purwakarta Nomor 9 Tahun 2008, tentang pembentukan Sekretariat Kabupaten purwakarta dan Sekretariat DPRD ( Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9 )



22.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7



23.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008



24.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 12);



25.


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



26.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



27.


Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);



















GAMBARAN UMUM DESA







1. KONDISI GEOGRAAFIS


Desa Citamiang adalah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dengan luas wilayah desa Citamiang 545 ha. Kepadatan penduduk mencapai 0,16 jiwa dari luasnya wilayah administratif Desa Citamiang saat ini masih terdapat beberapa potensi yang memang belum dikelola secara optimal seperti sektor perkebunan yang berada diwilayah blok 004 blok 005 hal tersebut dimungkinlan mengingat sarana dan prasaran infrastruktur yag dibutuhkan masih belum memadai, Dimana kondisi jalan menuju sektor perkebunan tersebut masih tanah dan makadam sehingga biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi sedangkan harga jual sangat murah (kendala angkutan), begitu pula pada sektor perikanan apabila dikelola secara maksimal dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga atau bahkan mampu beroreentasi usaha. Belum lagi dengan luasnya wilayah perkebunan yang tersedia yang merupakan sumber pakan bagi ternak besar seperti kambing ataupun sapi, namun mengingat kurangnyaa modal usaha kegiatan usaha peternakan hanya sebatas sambilan.


Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, dengan kegotong royongan dan swadaya dari seluruh masyarakaat sarana jalan dimaksud sudah mampu dikerjakan secaraa bertahap, terutama dua buah jembataan beton yang berada di dalam jalan telah mampu dibangun, mudah-mudahan dengan kerja keras, gotong royong serta bantuaan dari Pemerintah sarana jalan ekonomi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat sejak dulu dapat tereaalisasi.


Letak Geografis desa Citamiang berada di wilayah utara Kabupaten Purwakarta dengan jarak ke ibukota kabupaten 32 Km, namun mengingat letak geografis desa Citamiang hanya kurang lebih berjarak 38 km ke kabupaten Cianjur, maka hampir sebagian besar aktifitas kegiatan masyarakat baik bidang pendidikan, perdagangaan serta upaya pemenuhaan kebutuhan hidup lainnya sebagian dilakukan ke wilayah kabupaten Cianjur.


Dijaman otonomi daerah saat ini dimana pemerintah daerah diberikaan kesempatan untuk mengelola daerahnya masing masing,


sehingga ada beberapa kebijakan yang ada di Kabupaten Purwakarta dan Cianjur berbeda, hal tersebut dapat meenciptakan kondisi masyarakat yang kritis dan dinamis, sehingga perlu pemahaman dan penangangan permasalahan .


Dengan luasan wilayah pertanian dan perkebunan maka mata pencaharian masyarakat desa Citamiang sebagian besar bercocok tanam dan mengelola serta memanfaatkan sektor perkebunan, dan sebagai pedagang serta buruh lepas.


Kontur tanah desa Citamiang sedikit datar dan sedikit berbukit dengaan letak Persawahan membentang dari arah Barat ke Timur. Lokasi Sungai kebanyakan jauh di bawah persawahan penduduk, sehingga pada saat musim kemarau air menjadi sangat sulit. Keadaan ini yang harus dicermati oleh Pemerintah Desa khususnya dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada umumnya dalam pengelolaan potensi dan sumber daya alam yang ada.


Sedangkan kegiatan






pemerintaahaan Desa Citamiang maupun masyarakat ke ibukota kecamataan cukup dekat kurang lebih berjarak 500 meter dengaan waaktu tempu memakai kendaraan roda daua maupun roda empat hanya 5 menit, selain kedekatan letak antara ibukota Kecamataan dengan desa ditambah lancarnya arus transportasi jalan yang alhamdulillah pada tahun anggaran 2015 Jalan telah di Hotmix,






1. LUAS WILAYAH


a. Batas Wilayah b. Iklim Dan Kesuburan Tanah




Batas Wilayah


Batas Desa















Sebelah Utara


Desa Cijati






Curah Hujan


1.000-1.250 Mm



Sebelah Timur


Kab. Bandung Barat






Suhu Rata-rata


28 Derajat Celcius



Sebelah Selatan


Desa Sinargalih






Tinggi Tempat


300 dpl



Sebelah Barat


Desa Gunungkarung






Bentang Wilayah


Datar















Warna Tanah


Merah















Tekstur Tanah


Debuan















Kedalaman Tanah


1.200 Meter







Keterangan tabel :


1. Warna tanah merah ;






ini memungkinkan bahwa kondisi tanah yang ada di Desa Citamiang tidak mampu menampung air dalam waktu lama sehingga ketika musim kemarau tiba simtem penyiraman pada lahan pertanian atau persawahan harus dilakukan dengan periode atau putaran yang singkat (berdekatan antara 10 s.d 17 hari sekali).






2. Sedangkan dari tekstur dan kedalaman tanah ;






menggambarkan bahwa kandungan PH Tanah sangat sedikit atau dalam artian tingkat kesuburannya sangat kecil, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kembali PH Tanah seperrti sistem pengolahan tanah dan penggunaan pupuk organik secukupnya






3. Dengan melihat tinggi tempat dan bentang wilayah ;






Secara umum kondisi geografis tersebut dipastikan bahwa wilayah sebagaimana dimaksud dilalui oleh sungai atau mempunyai sumber air yang cukup baik untuk persawahan maupun untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, namun berdasarkan keberadaannya bahwa tiga buah sungai yang masuk Desa Citamiang berada di bawah wilayah persawahan dan pemukiman, sehingga ketika musim kemarau tiba terjadi kekurangan air baik untuk wilayah persawahan maupun terjadi kekeringan pada sumur-sumur yang ada.






Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut diatas :






a. Pada sektor pertanian / persawahan dilakukan sistem penyiraman dengan bantuan sumber air dari desa lain ( sistem tarip ), dengan cara bergantian pemanfaatan sumber blok kadoya bersama Desa Citamiang. Hal ini pun terkadang masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air lahan persawahan bergantung luasan lahan pertanian yang ditanami atau kondisi kemarau yang cukup panjang.






b. sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga, pada tahun anggaran 2014 telah dilaksanakan program pipinisasi dengan mengambil sumber air untuk ditampung dan disalurkan pada 4 buah bak penampungan yang ada di tiap-tiap RT, namun mengingat debit airnya kecil sehingga terjadi kekurangan kebutuhan air bersih untk tiap-tiap rumah tangga.


4. Rata-rata musim hujan dalam satu taahun berkisar 3 s.d 4 bulan






Untuk sektor pertanian wilayah timur yang memang hanya mengandalkan musim hujan rata-rata hanya mampu 1 kali musim tanam.






5. Orbitasi








Jarak Ke Pusat Pemerintahan


Jarak ( Km )


Waktu Tempuh ( Jam )



Ke Ibukota Kecamatan


500 Meter


5 Menit



Ke Ibukota Kabupaten


32 Km


90 Menit



Ke Ibukota Provinsi


70 Km


120 Menit







Keterangan Orbitasi :


1. Mengingat letak Desa Citamiang berada di bagian ujung sebelah Selatan ibu kota kabupaten hal tersebut banyak sedikit menimbulkan beberapa kendala ketika Pemerintah maupun masyarakat Desa memerlukan layananan, seperti pembuatan Kartu Kaluarga dan KTP yang sejak tahun anggaran 2015 pembuatan KK dan KTP di tarik ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, atau layanan kesehatan terutama peserta Jamkesmas yang berdasarkan ketentuan harus ke RSUD 45 Purwakarta.


a. Luas wilayah menurut penggunaannya




No


Penggunaan


Luas ( Ha )


Ket.




































1.


Persawahan










Luas Pemukiman


225 ha







a. Kas Inventaris Desa


75 ha






Luas Persawahan


15 ha







b. Milik Rakyat


……….






Luas Perkebunan


125 ha



2.


Perkebunan










Luas Kuburan


2.500 m2







a. Kas Inventaris Desa


……….






Luas Pekarangan


……………







b. Milik Rakyat


……….






Luas Balong / Perikanan


……………



3.


Lainya










Perkantoran


……………







a. Kas Inventaris Desa










Luas Prasarana Umum


……………







Ø TPU


400 m






Sawah Irigasi Teknis


……………







Ø Sarana Umum


……….






Sawah Pasang Surut


5 ha







b. Milik Rakyat










Sawah Tadah Hujan


15 ha







Ø Pemukiman


225 ha






Tanah Perkebunan Rakyat


12,5 ha







Ø Balong


500 m2






Tanah Perkebunan Negara


……………



4.


Lain - Lain


……….






Tanah Perkebunan Perorangan


10,5 ha































































































1. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS


a. Sejarah Pemerintahan Desa






NAMA-NAMA DEMANG/LURAH/KEPALA DESA


SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA CITAMIANG









No


Periode


Nama Kepala Desa


Keterangan



1


1932 - 1942


Dawuk


Kepala Desa



2


1943 - 1945


Erpol


Kepala Desa



3


1946 - 1950


Guru Jaya


Kepala Desa



4


1951 - 1955


Husen


Kepala Desa



5


1956 - 1960


Ijo


Kepala Desa



6


1961 - 1961


Rahmat


Pjs



7


1962 - 1970


Tatang


Kepala Desa



8


1971 - 1978


Abdul Razak Sanusi


Kepala Desa



9


1978 - 1978


Nanang


Pjs



10


1979 - 1986


Abdul Razak Sanusi


Kepala Desa



11


1987 - 1988


M. Tje Tje Kamaludin


Pjs



12


1989 - 1997


Abdul Razak Sanusi


Kepala Desa



13


1997 - 1997


Panji Sarizaman. S.MHk


Pjs



14


1997 - 1999


Abdul Razak Sanusi


Kepala Desa



15


1999 - 2000


Panji Sarizaman. S.MHk


Pjs



16


2000 - 2008


Abdul Razak Sanusi


Kepala Desa



17


2008 - 2008


Asep Rahman. SH


Pjs



18


2008 - 2015


Enyang Gafah


Kepala Desa



19


2015-2015


Endih Saepudin


Pjs



20


2015-2021


Dedi Wardiawan. A.Md


Kepala Desa

























Tidak ada komentar:

Posting Komentar